Akuntansi Forensik dan Pengungkapan Kasus Korupsi di Indonesia

Oleh Rudy Suryanto, SE. M.Acc.,Akt

Pendahuluan

Kasus korupsi di Indonesia seakan tidak pernah ada habisnya. Pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini seperti tebang bambu, tebang satu tumbuh seribu. Efek jera yang diharapkan timbul dari terpenjaranya satu dua pelaku koruptor besar ternyata tidak terjadi. Hal ini mungkin disebabkan karena pemerintah pilih-pilih dalam menangani kasus korupsi. Apalagi seperti kita tahu penegakkan hukum di Indonesia tidak bebas dari permainan uang dan pengaruh kekuasaan. Banyak kasus korupsi yang telah diputus bersalah di tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi tiba-tiba bebas di tingkat Kasasi Mahkamah Agung. Pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah benarkah pemberantasan korupsi di Indonesia masih jalan di tempat?

Apabila kita melihat data-data yang ada, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sedikit demi sedikit telah memperbaiki citra Indonesia. Indeks persepsi korupsi (CPI) yang dikeluarkan oleh Transparency International menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan signifikan selama kurun waktu 1998 – 2005 dimana skor CPI Indonesia meningkat dari 2.0 menjadi 2.2 . Ini berarti Indonesia telah menempuh setengah jalan untuk menjadi negara yang kondusif untuk pemberantasan korupsi (skor CPI 5.0). Persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia juga telah menunjukkan tren perbaikan. Menurut survei yang dilakukan Litbang Kompas, opini negatif tentang kinerja hakim dan jaksa dalam pemberantasan KKN telah menurun sebesar 6% dan 8% dalam kurun Maret 2003 – Mei 2006, sedangkan citra positif penegak hukum dalam pemberantasan KKN meningkat rata-rata sebesar 16% selama kurun waktu yang sama (Kompas tanggal 21 Mei 2006 hal. 4). Hal senada juga dikemukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) bahwa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi selama bulan Juli s/d Desember 2005 masih cukup tinggi, yaitu diatas 60%, walau menunjukkan tren menurun . Kesimpulan yang bisa kita petik dari data-data diatas adalah ada titik terang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Data-data tersebut menunjukkan hal yang berbeda dari anggapan beberapa orang yang selalu pesimis dengan kemajuan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Apa Peran Akuntan?

Namun patut disayangkan, sinyal-sinyal positif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tersebut tidak membuat citra akuntan yang terpuruk sejak krisi moneter di tahun 1997 menjadi pulih. Akuntan yang seharusnya menjadi ‘penjaga gawang’ terhadap terjadinya tindak kecurangan, selama ini seringkali justru dituduh menjadi ‘pagar makan tanaman’.

Oleh karena itu akuntan harus meredifinisikan dirinya untuk menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, sejajar dengan kejaksaan, kepolisian maupun KPK, bukan hanya jadi pemain cadangan ataupun penonton di pinggir lapangan.

Salah satu pendekatan yang bisa diambil dalam upaya pemberantasan korupsi adalah dengan menerapkan Akuntansi Forensik atau sebagian orang menyebutnya Audit Investigatif.

Mengapa perlu Akuntansi Forensik?

Mencoba menguak adanya kasus korupsi dengan audit biasa sama halnya mencoba menebang pohon dengan pisau dapur. Akuntan perlu alat yang lebih dalam dan handal dalam membongkar indikasi adanya korupsi atau tindak penyelewengan lainnya di sebuah perusahaan atau instansi negara. Akuntan forensik bisa menjadi alat yang tepat untuk keperluan tersebut.

Sejarah dan Pengertian

Akuntansi forensik dahulu digunakan untuk keperluan pembagian warisan atau mengungkap motive pembunuhan. Bermula dari penerapan akuntansi dalam persoalan hukum, maka istilah yang dipakai adalah akuntansi (dan bukan audit) forensik. Perkembangan sampai dengan saat ini pun kadar akuntansi masih kelihatan, misalnya dalam perhitungan ganti rugi baik dalam pengertian sengketa maupun kerugian akibat kasus korupsi.

Forensik, menurut Merriam Webster’s Collegiate Dictionary (edisi ke 10) dapat diartikan ‘berkenaan dengan pengadialan’ atau ‘berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum’. Oleh karena itu akuntasi forensik dapat diartikan penggunaaan ilmu akuntansi untuk kepentingan hukum.

Menurut D. Larry Crumbley, editor-in-chief dari Journal of Forensic Accounting (JFA), mengatakan ‘secara sederhana dapat dikatakan, akuntansi forensic adalah akuntansi yang akurat (cocok) untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan judicial atau administrative”.

Profesi ini sebenarnya telah disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 179 ayat (1) menyatakan:”Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan’. Orang sudah mahfum profesi dokter yang disebut dalam peraturan diatas yang dikenal dengan sebutan dokter ahli forensik, namun ‘ahli lainnya’ yang dalam ini termasuk juga akuntan belum banyak dikenal sebutannya sebagai akuntan forensik.

Disamping tugas akuntan forensik untuk memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (litigation) ada juga peran akuntan forensik dalam bidang hukum diluar pengadilan (non litigation) misalnya dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengekta, perumusan perhitungan ganti rugi dan upaya menghitung dampak pemutusan/pelanggaran kontrak.

Penerapan Akuntansi Forensik di Indonesia

Bulan Oktober 1997 Indonesia telah menjajagi kemungkinan untuk meminjam dana dari IMF dan World Bank untuk menangani krisis keuangan yang semakin parah. Sebagai prasayarat pemberian bantuan, IMF dan World Bank mengharuskan adanya proses Agreed Upon Due Dilligence (ADDP) yang dikerjakan oleh akuntan asing dibantu beberapa akuntan Indonesia. Temuan ADDP ini sangat mengejutkan karena dari sampel 6 Bank Besar di Indonesia menunjukkan perbankan kita melakuan overstatement asset sebesar 28%-75% dan understatement kewajiban sebesar 3%-33%. Temuan ini segera membuat panik pasar dan pemerintah yang berujung pada likuidasi 16 bank swasta. Likuidasi tersebut kemudian diingat menjadi langkah yang buruk karena menyebabkan adanya rush dana tabungan dan deposito di bank-bank swasta karena hancurnya kepercayaan publik pada pembukuan perbankan. ADPP tersebut tidak lain dari penerapan akuntansi forensik atau audit investigatif.

Istilah akuntansi forensik di Indonesia baru mencuat setelah keberhasilah PricewaterhouseCoopers (PwC) dalam membongkar kasus Bank Bali. PwC dengan software khususnya mampu menunjukkan arus dana yang rumit berbentuk seperi diagram cahaya yang mencuat dari matahari (sunburst). Kemudian PwC meringkasnya menjadi arus dana dari orang-orang tertentu. Sayangnya keberhasilan ini tidak diikuti dengan keberhasilan sistem pengadilan. Metode yang digunakan dalam audit tersebut adalah follow the money atau mengikuti aliran uang hasil korupsi Bank Bali dan in depth interview yang kemudian mengarahkan kepada para pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus ini.

Kasus lain yang tak kalah hebohnya adalah kasus pembongkaran korupsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tahun 2005 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini mencuatkan Khairinsyah Salman sebagai salah seorang contoh whistleblower (peniup peluit).

Masih pada tahun yang sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mampu membuktikan kepada pengadilan bahwa Adrian Waworuntu terlibat dalam penggelapan L/C BNI senilai Rp 1.3 Triliun, dengan menggunakan metode follow the money yang mirip dengan metode PwC dalam kasus Bank Bali.

Metodologi Akuntansi Forensik

Perbedaaan utama akuntansi forensik dengan akuntansi maupun audit konvensional lebih terletak pada mindset (kerangka pikir). Metodologi kedua jenis akuntansi tersebut tidak jauh berbeda. Akuntasi forensik lebih menekankan pada keanehan (exceptions, oddities, irregularities) dan pola tindakan (pattern of conduct) daripada kesalahan (errors) dan keteledoran (ommisions) seperti pada audit umum. Prosedur utama dalam akuntansi forensic menekankan pada analytical review dan teknik wawancara mendalam (in depth interview) walaupun seringkali masih juga menggunakan teknik audit umum seperti pengecekan fisik, rekonsiliasi, konfirmasi dan lain sebagainya.

Akuntansi forensik biasanya fokus pada area-area tertentu (misalnya penjualan, atau pengeluaran tertentu) yang ditenggarai telah terjadi tindak kecurangan baik dari laporan pihak dalam atau orang ketiga (tip off) atau, petunjuk terjadinya kecurangan (red flags), petunjuk lainnya. Data menunjukkan bahwa sebagian besar tindak kecurangan terbongkar karena tip off dan ketidaksengajaan (accident)

Agar dapat membongkar terjadinya fraud (kecurangan) maka seorang akuntan forensik harus mempunyai pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat, pengenalan perilaku manusia dan organisasi (human dan organization behaviour), pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan (incentive, pressure, attitudes, rationalization, opportunities) pengetahuan tentang hukum dan peraturan (standar bukti keuangan dan bukti hukum), pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi (profiling) pemahaman terhadap pengendalian internal, dan kemampuan berpikir seperti pencuri (think as a theft).

Ket.
Silahkan memaikai tulisan ini dengan menuliskan referensi sumber dan nama penulis.

rudysuryanto (at) yahoo.com

5 comments

  1. assalamualaikum, pak..
    izin copas artikel bapak ya, sebagai referensi saya untuk lebih memahami akuntansi forensik lebih lanjut. kebetulan, di kampus juga akan diadakan seminar dengan tema yang serupa. mohon doanya ya pak.

    terimakasih. =)
    salam blogger..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s