Siapkah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menerapkan ketentuan UU No 1 Tahun 2013?

20141010_150751

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menghimpun dan manyalurkan dana masyarakat, baik dari individu maupun dari instansi pemerintah. Lembaga tersebut didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman maupun pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat,pengelolaan simpanan, mapupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha dan tidak semata-mata mencari keuntungan.

Contoh-contoh dari LKM adalah Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana dan Kredit Desa (LDKD), Bumdes, BMT, BTM, Credit Union, UPPKS. Menurut pendataan awal di Indonesia saat ini ada sekitar 600.000 LKM. Data tersebut didasarkan dari inventarisasi awal yang terdiri dari 83.243 LKM di 283 Kabupaten, 5000 LKM yang akan diubah menjadi Bumdes dan 17.251 LKM yang berpotensi menjadi Koperasi Simpan Pinjam.

Pada tanggal 7 Januari 2015, Undang-undang No 1 tahun 2013 tentang LKM akan efektif diberlakukan. Salah satu ketentuan yang cukup penting disimak adalah LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk memperoleh ijin usaha tersebut, LKM harus memenuhi persyaratan paling sedikit adalah

1. Susunan organisasi dan kepengurusan

2. Permodalan

3. Kepemilikan

4. Kelayakan rencana kerja

Pada pasal 14 UU No 1 tahun 2013, disebut dengan tegas larangan bagi LKM untuk

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran

2. Melakukan kegiatan dalam valuta asing

3. melakukan usaha perasuratnsian sebagai penanggung

4. Bertindak sebagai penjamin

5. Memmberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain

Cakupan wilayah LKM hanya terbatas pada satu wilayah desa/kelurahahn, kecamatan atau kabupaten kota disesuaikan dengan ukuran LKM.

Untuk memberikan jaminan terhadap kepentingan pengguna jasa, maka LKM harus menyediakan informasi terbuka mengenai

1. Wewenang dan tanggungjawab pengurus LKM

2. Ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui nasabah

3. Kemungkinan timbulnya resiko kerugian terkait dengan transaksi LKM dengan pihak lain.

Sanksi yang bisa diterapkan kepada LKM yang melanggar adalah

1. Denda uang

2. Peringatan tertulis

3. Pembekuan kegiatan usaha

4. Pemberhentian direksi atau pengurus LKM

5. Pencabutan izin usaha

6. Sanksi pidana.

Saat ini tengah ada proses untuk terbit PP tentang luas cakupan wilayah usaha LKM dan suku bunga maksimum pinjman. Peraturan OJK tentang perizinan usaha dan kelembagaan LKM, penyelenggaraan usaha LKM dan pembianaan dan pengawasan LKM dalam proses finalisasi.

Perkembangan ini patut diketahui dan diiikuti oleh penyelenggara LKM di seluruh Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s